untuk mengatasi kemacetan pemda menetapkan UU no........ th...
Ujian Nasional
mrafamuzhaffar
Pertanyaan
untuk mengatasi kemacetan pemda menetapkan UU no........ th...
2 Jawaban
-
1. Jawaban juliosejuroh
Pelaksanaan pembatasan kendaraan penumpang dalam kendaraan pribadi pada jalan protokol tertentu dan jam tertentu yang dikenal dengan kebijakanthree in one.Pengoperasian busway sebagai angkutan umum massal yang lebih aman, nyaman, cepat dan dengan biaya yang relatif terjangkau.Saat ini mulai dilaksanakan pembangunan mega proyek subway (MRT). Sebagai tahap awal, saat ini telah dimulai pelaksanaan pembangunan jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas. Proyek ini didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dan diharapkan berjalan tahun 2016.Pembangunan proyek monorail yang sempat terhenti, akan segera dilanjutkan. Saat ini kelanjutan proyek tersebut sedang dibicarakan kembali dengan pihak-pihak kontraktor. Proyek ini pun memerlukan dukungan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat.Pengoperasian dan penambahan gerbong kereta api dalam kota yang terintegrasi dengan halte dan feeder-feeder busway untuk memberi kemudahan pelayanan bagi para pengguna jasa angkutan agar tiba tepat waktu atau setidak-tidaknya lebih cepat ke tempat tujuan, dengan biaya yang relatif terjangkau.Pemprov DKI Jakarta sedang menggagas penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) pada kendaraan yang melewati jalan protokol tertentu. Tujuannya hampir sama dengan kebijakan three in one, yaitu membatasi jumlah kendaraan pribadi yang selama ini menjadi sumber kemacetan, hal ini masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Pemerintah dari Pemerintah Pusat. Untuk membatasi banyaknya kendaraan di jalan, sedang dikaji pula upaya pembatasan usia kendaraan seperti yang diterapkan di kota-kota lain di dunia.Pertumbuhan pesat sepeda motor telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Pemprov DKI Jakarta bersama-sama dengan Polda Metro Jaya mempertimbangkan kebijakan pembatasan sepeda motor memasuki jalan-jalan protokol. Besarnya jumlah sepeda motor yang berada di jalan-jalan Ibukota, selain menjadi sumber kemacetan, kesemrawutan dan pelanggaran berlalu lintas, juga merupakan sumber potensial pelepasan gas buang yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan warga Jakarta. Untuk mengurangi tingkat emisi udara akibat gas buang, Pemprov DKI Jakarta menerapkan program car free day secara bergilir di seluruh wilayah Ibukota dua kali dalam sebulan, uji emisi kendaraan bermotor, pengoperasian kendaraan umum berbahan bakar gas termasuk kendaraan busway.Pembangunan fly over dan underpass pada simpang-simpang rawan kemacetan seperti di Fly Over Bandengan, Antasari-Blok M, Kampung Melayu-Tanah Abang. Kebijakan ini disinergikan dengan upaya penataan jalur-jalur lalu lintas dan peremajaan serta pemutakhiran teknologi lampu lalu lintas, sedangkan program memperpanjang ruas jalan tetap diupayakan, meskipun sulit.Mengingat jumlah kendaraan komuter dari kawasan hinterland yang memasuki Jakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun, Pemprov DKI Jakarta menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar. Bentuk kerjasama tersebut antara lain rencana pembangunan jalur transportasi massal busway dan integrasi sistem jaringan jalan.Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan parastakeholders tak henti-hentinya melaksanakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas, juga bekerjasama membentuk Satgas Kemacetan yang membantu mengurai kemacetan.Pengurangan Parkir on the street dan pembatasan mobil angkutan berat di jalan tol. -
2. Jawaban Anonyme
tergantung dari daerah masing-masing, tiap pemerintah daerah (pemda) memiliki peraturan daerah (perda) yang berbeda. Contoh Pemda Bali menetapkan Perda No 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Kalau yg dimaksud adalah untuk nasional, maka yg mengeluarkan uu adalah departemen perhubungan yaitu UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan